Nganjuk, PING - Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro bersama Inskpektur Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nganjuk mengikuti rapat koordinasi langkah konkret pengendalian inflasi daerah dan akselerasi sertifikasi produk halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring via zoom meeting, dari Ruang Rapat Plaining Center Pemkab Nganjuk, Selasa (04/03/2025).

Dua isu utama yang dibahas adalah strategi pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal, yang dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi nasional. Dengan mayoritas penduduk dunia yang beragama Islam, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Namun, ironisnya, Indonesia masih tertinggal dalam produksi dan ekspor produk halal dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti Brasil dan India. Survei menunjukkan bahwa 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal, menandakan pentingnya jaminan kehalalan dalam membangun kepercayaan konsumen.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, Haikal Hasan, menyoroti potensi besar industri halal. Nilai pasar produk halal dunia mencapai Rp20.640 triliun pada 2024, namun Indonesia baru menguasai 3,2 total nilai tersebut.

Beberapa pelaku UMKM telah merasakan manfaat sertifikasi halal, seperti pengusaha keripik singkong dari Jawa Timur yang berhasil menembus pasar Prancis, serta produsen tempe dari Kota Sukabumi yaitu Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki yang mengekspor ke delapan negara. Namun, tantangan besar masih ada, seperti banjirnya produk halal impor dari Korea dan China yang menguasai pasar domestik.

Data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menunjukkan, dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya 2,2 juta yang telah memiliki sertifikat halal. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan rumah potong hewan (RPH) bersertifikat halal. Dari 500 RPH di Indonesia, hanya 50% yang memenuhi standar halal.

Pemerintah pun berupaya meningkatkan jumlah tenaga profesional di sektor halal, termasuk menambah 80.000 juru sembelih halal dan meluncurkan program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.

Selain sertifikasi halal, rapat juga membahas kondisi inflasi nasional. Menteri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia mencatat deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (YoY) pada Januari 2025. Deflasi ini disebabkan oleh efisiensi pasar dan stabilisasi harga, bukan penurunan daya beli masyarakat.

Inflasi di Indonesia dibagi menjadi tiga komponen: inflasi bergejolak (volatile food), inflasi administrasi (administered prices), dan inflasi inti (core inflation). Meskipun terjadi deflasi, daya beli masyarakat tetap stabil, terlihat dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman sebesar 2,25% serta kenaikan sektor perawatan pribadi dan jasa sebesar 8,4%. “Ini merupakan dampak positif dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Dengan keikutsertaan dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap dapat memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2025 dan memastikan para pelaku usaha di Kota Angin bersertifikat halal.