Jakarta, PING - Komitmen Kabupaten Nganjuk dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, modern dan terintegrasi kembali dibuktikan.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi bersama Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk Diah Puspitarini menghadiri secara langsung acara peluncuran Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/04/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Nganjuk dan Kota Batu resmi ditunjuk sebagai pilot project di Provinsi Jawa Timur untuk penerapan sistem pembayaran belanja daerah dan pajak pusat secara online dan real-time di tahun 2025.

Ditunjuknya Kabupaten Nganjuk ini, menjadi bagian dari upaya integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem nasional, yang bertujuan untuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan penerapan SP2D Online, seluruh proses pembayaran belanja daerah serta penyetoran pajak ke pusat kini dapat dilakukan secara digital, terintegrasi, dan terpantau secara langsung (real-time monitoring). Melalui sistem aplikasi keuangan pemerintah daerah, sistem perbankan, sistem billing DJP dan sistem MPN G3 (DJPb).

Kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Nganjuk sebagai daerah percontohan menunjukkan kesiapan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memimpin transformasi digital sektor publik dan mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Merespon hal tersebut, Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhaen ini menyambut baik atas terpilihnya Kabupaten Nganjuk sebagai pilot project SP2D Online di tahun 2025.

Kang Marhaen juga berharap inovasi ini menjadi model yang dapat direplikasi oleh kabupaten/kota lain, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan ekosistem keuangan negara yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

"Kami optimistis,SP2D Online ini akan menjadi solusi dan langkah maju dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah," imbuhnya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh 22 Gubernur, 28 Bupati, dan 16 Walikota se-Indonesia dan menandai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Asosiasi Perbankan Daerah (ASBANDA) terkait peluncuran Sistem Pencairan Dana (SP2D) Online.